Ketegangan Timur Tengah Bayangi Pasokan Energi, RI Dorong DME Pengganti LPG

Ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) kembali mendorong pemerintah mempercepat pengembangan dimethyl ether (DME) dari hilirisasi batu bara, sebagai alternatif bahan bakar rumah tangga.

Konsumsi LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, sedangkan sekitar 75% kebutuhan masih dipenuhi melalui impor.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, nilai impor LPG Indonesia pada 2024 mencapai US$3,8 miliar, atau setara Rp64,1 triliun (kurs Rp16.888 per dolar AS).

Amerika Serikat menjadi pemasok utama dengan nilai impor sekitar US$2,03 miliar atau sekitar 53% dari total impor.

Sementara, Qatar menyumbang sekitar 11%, disusul Uni Emirat Arab sekitar 10%.

Besarnya ketergantungan tersebut membuat pasokan LPG domestik rentan terhadap dinamika pasar energi global, terutama di tengah ketegangan geopolitik yang berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia.

Dalam konteks itu, pemerintah mendorong hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME), yang dapat digunakan sebagai pengganti LPG untuk kebutuhan rumah tangga.

Proyek DME bahkan telah masuk daftar proyek prioritas hilirisasi nasional, dan direncanakan mulai digarap pada tahun ini di bawah koordinasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Indonesia dinilai memiliki modal sumber daya untuk mengembangkan industri tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki sumber daya batu bara sekitar 97,96 miliar ton, dengan cadangan mencapai 31,95 miliar ton.

Sebagian besar cadangan tersebut merupakan batu bara berkalori rendah atau low rank coal, yang selama ini memiliki nilai ekonomi relatif rendah di pasar ekspor.

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menilai, pengembangan DME menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Menurutnya, konflik di Timur Tengah dapat mengganggu distribusi minyak dan gas dari kawasan Teluk Persia yang melewati jalur pelayaran strategis, seperti Selat Hormuz.

“Ketika terjadi eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan minyak maupun gas dari kawasan Teluk Persia yang melewati Selat Hormuz, ini menjadi alasan kuat kenapa kita perlu melakukan hilirisasi batu bara menjadi DME,” tuturnya kepada Warta Ekonomi, Selasa (10/3/2026).

Ia mengatakan, pengembangan DME merupakan salah satu upaya untuk mencari sumber energi substitusi, yang dalam jangka panjang dapat menggantikan sebagian kebutuhan LPG impor.

Selain mendukung ketahanan energi, pengembangan DME juga berpotensi membuka pasar baru bagi batu bara berkalori rendah.

Menurut Bambang, hilirisasi batu bara juga menjadi kewajiban bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), yang kontraknya telah diperpanjang.

“Hilirisasi batubara wajib dilakukan oleh pemegang PKP2B yang diperpanjang."

"Soal apakah ini akan membawa gairah baru atau tidak, tergantung dari niatan para pelaku industrinya,” jelasnya.

Di sisi lain, sejumlah kalangan mengingatkan, proyek DME tetap menghadapi tantangan besar dari sisi keekonomian.

Ketua Komite Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal menilai, pengembangan DME perlu dihitung secara cermat, agar tidak kalah bersaing dengan LPG impor yang selama ini dipasok dari negara dengan biaya produksi gas lebih rendah.

“DME ini industrinya relatif masih baru, dan dari sisi keekonomian juga tidak murah."

"Karena itu feasibility study-nya harus benar-benar dicermati,” ungkapnya pada Warta Ekonomi.

Ia menilai, pemerintah perlu memastikan harga produksi DME dapat bersaing dengan LPG impor, agar proyek tersebut tidak justru menambah beban biaya energi.

“Kalau ternyata produksi DME lebih mahal daripada impor LPG, maka harus dihitung kembali manfaatnya,” tegasnya.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno juga menilai pengembangan DME berpotensi membantu mengurangi ketergantungan impor LPG, namun tetap memerlukan kajian yang mendalam.

Menurutnya, proyek serupa pernah direncanakan sebelumnya, namun tidak berlanjut, sehingga aspek teknologi dan keekonomian perlu dihitung secara hati-hati.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Pastikan Pasokan BBM dan LPG Aman Selama Ramadan dan Idulfitri

“Proyek ini tentu bisa mengurangi impor LPG, tetapi membutuhkan kajian yang mendalam, khususnya terkait keekonomiannya."

"Teknologi yang digunakan juga harus mampu membuat biaya produksi lebih efisien dibandingkan impor LPG,” tambahnya. (*)