Genjot Energi Berkelanjutan, Pemerintah Wajib Susun Roadmap Bioetanol

Pemerintah didesak untuk segera menyusun peta jalan atau roadmap bioethanol sebagai bagian dari strategi pengembangan energi hijau nasional. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Tumiran, yang menyebut bahwa roadmap ini penting dalam memastikan produksi dan pemanfaatan bioethanol agar berjalan efektif, serta tidak menemui kendala di lapangan.

"Tanpa roadmap yang jelas, pengembangan bioetanol bisa terhambat. Kita harus menentukan target produksi, sumber bahan baku, pelaku usaha, serta regulasi harga agar proyek ini berjalan optimal," kata Tumiran dalam keterangannya, dikutip Sabtu (15/2/2025).

Di sisi lain, dirinya juga menyoroti pentingnya kebijakan perpajakan yang lebih mendukung, termasuk di antaranya penghapusan pajak bagi bioethanol yang digunakan sebagai bahan bakar nabati (BBN). Pasalnya, menurut dia, bioethanol sebagai sumber energi tidak bisa disamakan dengan minuman beralkohol yang dikenakan pajak tinggi.

Baca Juga: Pemerintah Didorong Serius Kembangkan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati

Senada dengan Tumiran, Acuviarta Kartabi selaku peneliti ekonomi Universitas Pasundan Bandung juga mengatakan bahwa peta jalan bioethanol akan memberikan kejelasan dalam strategi dan implementasi proyek strategis nasional (PSN) ini.

"Pengembangan bioetanol bukan hanya tanggung jawab Kementerian ESDM, tetapi juga Kementerian Pertanian dan kementerian terkait lainnya. Dengan roadmap yang terstruktur, setiap pihak tahu perannya masing-masing, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri," jelasnya.

Menurut Acuviarta, tanpa koordinasi yang baik, pengembangan bioetanol berisiko stagnan. Roadmap yang terencana akan membantu memastikan setiap tahapan proyek dapat dievaluasi dengan baik.

Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kesiapannya untuk memperluas bahan baku bioethanol di luar tebu. 

Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi Kementerian ESDM, Efendi Manurung, menyebutkan bahwa jika target produksi 1,2 juta kiloliter bioetanol dari tebu tidak tercapai, opsi lain akan dikembangkan.

“Selain tebu, kita juga melihat potensi jagung, nipah, sorgum manis, hingga limbah batang kelapa sawit. Kita akan mengoptimalkan berbagai sumber yang paling ekonomis dan ramah lingkungan,” ujar Efendi.

Adapun upaya tersebut sejalan dengan target Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana tercantum dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC). Indonesia menargetkan pengurangan emisi hingga 31,89% secara mandiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030.

Baca Juga: Presiden Dorong Swasembada Energi Hijau, Geothermal Jadi Kunci Transisi Energi

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya sebagai Presiden Indonesia usai dilantik Oktober lalu menegaskan bahwa Indonesia mempunyai peluang besar menjadi pemimpin energi hijau dunia.

Hasil perkebunan seperti kelapa sawit, singkong, tebu, dan jagung berpotensi menjadi sumber bioetanol untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Pengembangan bioetanol juga masuk dalam program kerja Prabowo-Gibran dalam Asta Cita 2, yang menargetkan kemandirian energi dan komoditas gula. Pemerintah berkomitmen mendorong pengolahan hasil pertanian menjadi energi terbarukan sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau.