Tantangan Implementasi Peningkatan Akes dan Ketersediaan Obat di Masa Pandemi

Selain itu, IPMG juga mengusulkan agar Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran guna menerangkan jenis– jenis obat yang telah memiliki fixed price, termasuk obat program rujuk balik, obat penyakit kronis, dan perawatan kemoterapi yang menentukan kelangsungan nyawa pasien.

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kerangka kerja regulasi dan pengembangan kebijakan di masa depan, khususnya untuk memastikan ketersediaan dan akses obat – obatan berkualitas hingga keberlangsungan sistem jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kebijakan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, tentunya memengaruhi ketersediaan obat dan praktik pelayanan kesehatan yang senantiasa harus dikawal agar menerapkan enam prinsip pengadaan yang diharapkan, yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Terakhir, kondisi pandemi yang senantiasa bergejolak dan dinamis tentunya menuntut Indonesia untuk memiliki sistem pelayanan kesehatan yang kokoh dan adaptif.

Selain itu, implementasi program kesehatan nasional harus didukung melalui sistematika pengadaan obat yang profesional dan tepat guna.

IPMG sebagai mitra strategis pemerintah dalam hal ini siap untuk berkomitmen dalam mendukung tercapainya program nasional dan transformasi sistem kesehatan nasional yang kokoh dan berkualitas di masa depan.